Pendidikan – Sumbarinfo.com

Pendidikan

BALAI TIK DINAS PENDIDIKAN HADIRKAN APLIKASI E-IJAZAH SEBAGAI ANTISIPASI IJAZAH PALSU DAN PELACAK ALUMNI

Oleh: Iis Sri Astuti, SE (plh. Sub Bagian Tata Usaha BTIKP) Sumbarinfo.com, Padang,- Balai teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Kembali melakukan Inovasi dalam pelayanan Pendidikan dengan melakukan pembaharuan pada Aplikasi E-ijazah dan Tracer Study. Aplikasi ini digunakan untuk menyimpan ijazah secara digital berjenjang mulai dari tingkat satuan pendidikan SMA/SMK/SLB, cabang dinas kemudian dihimpun pada tingkat provinsi di dinas pendidikan. Aplikasi ini memudahkan satuan pendidikan dan peserta didik yang telah lulus sekolah untuk melacak ijazah dari manapun dan kapanpun. Selain itu, aplikasi eijazah ini juga dapat digunakan untuk membuktikan keaslian ijazah yang dilegalisir. Kepala UPTD Balai TIK Pendidikan Nina Nadjmir, SE dalam pembukaan workshop operator aplikasi E-ijazah dan tracer study menyatakan harapannya agar ditahun-tahun mendatang tidak ada lagi polemik ijazah yang hilang dan ijazah palsu ketika dibutuhkan dalam pencalonan kepala daerah, anggota dewan dan keperluan lainnya karena sudah ada bank data di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Aplikasi E-Ijazah ini juga sangat diperlukan sebagai Cadangan data saat terjadi bencana alam seperti banjir dan kebakaran yang pernah terjadi di beberapa SMA di Sumatera Barat tahun lalu. Tahun 2024 ini Aplikasi Eijazah dan tracer study dikembangkan agar mampu melacak dan merangkum data tamatan sehingga dapat ditelusuri serapan lulusan satuan Pendidikan di perguruan tinggi dan di dunia kerja. Dengan bantuan seluruh operator di satuan Pendidikan se Sumatera Barat, aplikasi ini juga dapat menyajikan data lulusan berdasarkan jalur masuk perguruan tinggi dan trend data alumni sekolah di perguruan tinggi setiap tahun. Aplikasi yang diluncurkan oleh Balai TIK Pendidikan ini telah menyimpan lebih dari 200.000 data ijazah sejak diluncurkan tahun 2022. Aplikasi ini juga mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah lain untuk dilakukan replikasi.

BALAI TIK DINAS PENDIDIKAN HADIRKAN APLIKASI E-IJAZAH SEBAGAI ANTISIPASI IJAZAH PALSU DAN PELACAK ALUMNI Read More »

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Selenggarakan Sosialisasi Usaha Kesehatan Sekolah 2024

oleh: Nurhemida Ph.D Sumbarinfo.com,- padang, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat mengadakan kegiatan Sosialisasi UKS Tahun 2024 dengan tema “Implementasi Gerakan Sekolah Sehat (GSS) dengan Mengoptimalkan Peran Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) pada Satuan Pendidikan”. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai suatu upaya pembinaan terhadap sekolah sehingga seluruh satuan pendidikan menerapkan program sekolah sehat melalui GSS yang berfokus pada 5 sehat, yaitu sehat bergizi, sehat fisik, sehat imunisasi, sehat jiwa, dan sehat lingkungan. Sosialisai tersebut diadakan dalam rangka mendukung program Merdeka Belajar dan upaya meningkatkan kesehatan peserta didik melalui Gerakan Sekolah Sehat (GSS). Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada Jum’at, 28 Juni 2024, di ZHM Premiere Hotel Padang, diikuti oleh 600 (enam ratus) Kepala SMA dan SMK, negeri dan swasta, se-Sumatera Barat. Sosialisasi tersebut  dibuka dan dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, H. Mahyeldi Ansharullah. Dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi menyampaikan bahwa pemerintah telah berkomitmen mewujudkan generasi Indonesia Emas 2045. Karena itu, perlu dipersiapkan anak Indonesia yang sehat, kuat, dan cerdas berkarakter. Salah satu upaya untuk mewujudkan generasi muda yang sehat dan cerdas adalah melalui Gerakan Sekolah Sehat (GSS). Gubernur menyampaikan keprihatinannya bahwa masih banyak sekolah yang belum bersih. Beliau juga mencontohkan kebiasaan di lingkungan TNI dan POLRI. Di kantor – kantor kedua lembaga tidak ada tenaga kebersihan, tetapi lingkungan kantor mereka selalu bersih. Gubernur berharap sekolah juga mampu membangun kebiasaan yang sama di lingkungan sekolah. Semua warga sekolah, terutama peserta didik, diharapkan akan memiliki jiwa saling bergotong royong untuk menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan bersih. Kepala Dinas Pendidikan, Drs. Barlius, M.M. menyampaikan materi tentang Kebijakan dan Peran Dinas Pendidikan dalam Optimalisasi Peran UKS untuk Implementasi Gerakan Sekolah Sehat. “Perlu sinergitas antar berbagai instansi, vertikal dan horizontal, untuk pembangunan pemahaman yang sama sehingga Gerakan Sekolah Sehat benar – benar dapat diimplementasikan. Trias UKS yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat, membutuhkan kerjasama antar Dinas Pendidikan, Kesehatan, Biro Kesejahteraan Rakyat, dan instansi – instansi lain yang terkait” kata Barlius. Narasumber berikutnya, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumbar, Al Amin S. Sos, M.M. yang menyampaikan materi tentang Peran UKS dalam mendukung Gerakan Sekolah Sehat. Narasumber lain pada kegiatan ini adalah dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Sumatera Barat, Wita Mustafa, S.S., yang menjelaskan pedoman pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah dalam mendukung implementasi GSS. Yuni Andra S.KM, M.M., Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, menyampaikan materi tentang optimalisasi peran UKS dalam implementasi GSS dengan lima fokus sehat. Sebagai materi penutup, Andre Ola Vetic, S.E., M.M., Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Sumatera Barat, menyampaikan materi dukungan perencanaan sekolah sehat oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan Sosialisasi UKS tahun 2024 ditutup oleh Plh Sekretaris Dinas Pendidikan, Benny Wahyudi, S.T., M. Si., yang menyampaikan bahwa fokus kegiatan adalah untuk mensosialisasikan upaya – upaya untuk membangun pola hidup sehat melalui Gerakan Sekolah Sehat (GSS). Benny mengajak seluruh sekolah yang ikut serta pada kegiatan tersebut untuk merelasisikan ilmu/pengetahuan yang diperoleh setelah sosialisasi ini karena hasil akhir dari sebuah sosialisasi adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh kepalah sekolah, karena disetiap lingkungan yang bersih akan menghasilkan siswa-siswa yang cerdas dan berkompetensi, imbuhnya.

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Selenggarakan Sosialisasi Usaha Kesehatan Sekolah 2024 Read More »

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Hibahkan 19 Buku kepada KITLV – Jakarta, Universiteit Leiden

Oleh: Nurhemida, Ph.D Sumbarinfo.com,- Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat menerima kunjungan dari 2 (dua) orang staf KITLV–Jakarta.  Kunjungan ini merupakan tindak lanjut surat mereka sebelumnya yang meminta bantuan Dinas Pendidikan Provinsi untuk membantu upaya mereka dalam melengkapi khazanah koleksi tentang Sumatera Barat yang akan ditempatkan di Universiteit Leiden Belanda. Selasa, 25/6/24. Kunjungan tersebut diterima lansung oleh Plh. Sekretaris Dinas Pendidikan, Benny Wahyudi, S.T., M.Si., didampingi oleh Isnamarna, S.E., M.M. dan David Rikardo M.Pd. Dua staf KITLV yakni Budiman dan Boy Hidayat. Mereka telah berkomunikasi dan berkoordinasi sejak seminggu sebelumnya dengan staf Dinas Pendidikan. Mereka mengapresiasi tim Dinas Pendidikan yang responsif terhadap permintaan mereka dengan langsung menjalin komunikasi dan mengkonfirmasi tentang jenis buku yang dibutuhkan oleh KITLV. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2 (dua) jam, Dinas Pendidikan Provinsi, diwakili oleh Benny Wahyudi, S.T., M.Si., menghibahkan 17 (tujuh belas) buku dan 2 buah buku (Pdf) tentang Sumatera Barat dan Minangkabau. Hibah tersebut diterima dengan sangat baik oleh Boy Hidayat. Beliau menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi beliau atas kerjasama yang sangat baik dari Dinas Pendidikan. Sebagai cendramata dari kantor KITLV-Jakarta, Boy Hidayat juga menyerahkan sebuah tas berlogo KITLV-Jakarta berisikan note-book. Dari Dinas Pendidikan Tim KITLV melanjutkan mengunjungi beberapa tempat literasi naskah kebudayaan dan sejarah Minangkabau di Sumatera Barat. 19 buku yang dihibahkan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera merupakan karya dari 9 (sembilan) orang/kelompok penulis, yaitu: Irawati, S.Pd., M.Pd., dkk; Hilda Sridewita, S.E., M.Pd.E., dkk; Jayanti Mustika Dewi, dkk; Asmarefni (dkk); Dede Nurhalimah, dkk; Tati Rosnita Elvi, dkk; Alsha Wahida, dkk; Muhammad Ratmil, S. Sos., M. Pd. Ahmad Dusrianto, S.Hum, M.Pd.  6 buku merupakan seri Adat Salingka Nagari, diterbitkan di wilayah Kabupaten Agam. 4 buku merupakan karya Asmarefni, berfokus pada puisi, syair dan pantun. 7 buku lainnya merupakan karya umum, fiksi/non fiksi, berkisar tentang adat, budaya dan alam Sumatera Barat/Minangkabau, dan 2 (dua) buku yang berbentuk Pdf karya Ahmad Dusrianto, S.Hum, M.Pd yakni “Sejarah tradisi basapah dimakam Syekh Ibrahim Sumpur Kudus Era Pandemi (suatu tinjauan historis dan budaya) dan peran Masyarakat Sumpur Kudus dalam mempertahankan kemerdekaan era PDRI 1948- 1949. Salah satu buku, Sumbang Duo Baleh, merupakan karya Muhammad Ratmil, S. Sos., M. Pd., seorang staf Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Bidang Pembinaan SMK (PSMK). Buku ini merupakan sebuah monograf, berisikan aturan adat yang menuntun orang Minangkabau, terutama perempuan, dalam pergaulan supaya memiliki budi dan pekerti sesuai dengan nilai – nilai yang baik. Nilai – nilai tersebut juga sejalan dengan ajaran Islam, yang menuntun umat agar memiliki akhlaqul karimah dalam kehidupan sehari – hari. Asmarefni, penulis dengan karya terbanyak yang diserahkan ke KITLV, merupakan seorang guru Bahasa Indonesia di SMAN 5 Sijunjung. Beliau juga penerima piala berprestasi oleh Penerbit Catur Media Gemilang (CMG) Pati, Jawa Tengah, pada 2022. Beliau telah menulis lebih dari 30 karya buku kumpulan puisi, cerpen dan pantun. Dari karya – karya tersebut, enam (6) karya yang dihibahkan berjudul; 1) Pituah Bundo dalam Pantun dan syair, 2) Setangkai Daun Rindu, 3) Renjana Kasih, 4) Kanvas Hati, 5) Denda Berbuah Karya, 6) Purnama Hati. Karya – karya ini sebagian besar merupakan karya solo dan beberapa hasil nulis bareng (NuBer) bersama penulis lain. Dusrianto, penulis adalah seorang guru sejarah dari SMAN 5 Sijunjung, Penulis asal sumpur kudus tanah kelahiran dari alm. Ahmad Syafii Maarif. tersebut memiliki keprihatinan yang khusus terkait pelestarian budaya dan sejarah, terutama terkait keberlansungan sejarah pada generasi penerus, penulis telah menulis dua buah buku ‘Sejarah tradisi basapah dimakam Syekh Ibrahim Sumpur Kudus Era Pandemi (suatu tinjauan historis dan budaya) dan peran Masyarakat Sumpur Kudus dalam mempertahankan kemerdekaan era PDRI 1948- 1949. Didalam bukunya berisi peranan penting masyarakat Sumpur Kudus dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan di era PDRI. Dua guru lain yang menulis bersama penulis lain adalah Irawati, S.Pd., M.Pd., dan Hilda Sridewita, S.E., M.Pd.E. Mereka menulis seri Adat Salingka Nagari. Irawati menulis untuk satu wilayah nagari, sedangkan Hilda menulis untuk 5 wilayah. Kedua penulis merupakan sosok Kepala Sekolah berprestasi, bukan hanya di tingkat Sumatera Barat, tetapi juga nasional. Benny Wahyudi selaku Plh. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi kepada guru-guru yang telah menuangkan ide-ide nya melalui karya ilmiah buku, sehingga buku tersebut bisa bermanfaat bagi generasi penerus terutama dalam pencerahan budaya maupun sejarah pada generasi penerus, sehinnga harapannya jika buku tersebut bisa menjadi bagian dari koleksi khazanah Universiteit Leiden di Belanda akan lebih meluaskan informasi terkait Sumatera barat di kanca internasional.

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Hibahkan 19 Buku kepada KITLV – Jakarta, Universiteit Leiden Read More »

Plh. Sekretaris Dinas Pendidikan Buka Bimtek Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Srikandi di Cabdin Wilayah VI

Sumbarinfo.com, Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar Kembali sosialisasikan Penggunaan Aplikasi Srikandi yang diadakan di SMAN 2 Lubuk Sikaping, yang dihadiri secara lansung oleh Benny Wahyudi selaku Plh. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Operator Srikandi Dinas Pendidikan yang melibatkan Staf Kacabdin VI, Kepala Sekolah dan Kepala/Staf Tata Usaha SMA dan SMK se-Cabang Dinas Wilayah VI. Kegiatan tidak hanya dimaksudkan sebagai sosialisasi, tetapi juga simulasi sederhana bagaimana cara kerja Srikandi Rabu (19/6/24). Seiring dengan makin luasnya penggunaan Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, upaya untuk memperkenalkan dan memperluas penggunaannya juga dilakukan hingga ke Cabang Dinas Wilayah (I sampai dengan VIII), dan sekolah – sekolah yang menjadi pertanggungjawaban Dinas Pendiidkan Provinsi. Kegiatan dimulai pada pukul 09.00 WIB, diawali dengan kegiatan pembukaan yang dihadiri oleh Plh Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi, Benny Wahyudi, S.T., M.Si., Kepala Cabdin Wilayah VI, Efri Syahputra, S.Ag., M.Pd., Kasi PSMA Cabdin Wilayah VI, Rudi Pranata, S.Pd., dan Kepala SMAN 2 Lubuk Sikaping, Karmelia Mawardi, M.Pd Dalam sambutannya, ibu Karmelia menyampaikan ucapan selamat datang kepada undangan dan peserta. Beliau juga menyampaikan beberapa informasi terkait sekolah yang beliau pimpin. Selanjutnya, Kacabdin Wilayah VI, bapak Efri menyampaikan pentingnya penggunaan Srikandi untuk pelaksanaan kerja administrasi yang lebih baik dan upaya penghematan penggunaan kertas. Beliau juga mengingatkan Kepala Sekolah untuk, “tidak menyerahkan hidup, jiwa raga kepada KTU/Staf TU”. Hal ini terutama dihubungkan dengan adanya kecenderungan Kepala Sekolah yang kadang kurang siap dalam penggunaan komputer/aplikasi online. Di sisi lain, ada surat – menyurat yang kemungkinan bersifat rahasia dan penting. Karena itu, beliau mengingatkan agar Kepala Sekolah tetap berhati – hati karena setiap perkembangan teknologi tidak bisa dipisahkan dari kemungkinan ancaman, seperti dari segi keamanan. Menyikapi kekhawatiran Kacabdin, bapak Benny berbagi informasi tentang kolaborasi antara 2 kementerian dan 2 instansi negara lainnya dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien melalui Srikandi. Kementerian dimaksud adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Semenara 2 lembaga lainnya adalah Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Untuk merespon kekhawatiran yang disampaikan Kacabdin, bapak Benny menjelaskan tentang keterlibatan BSSN sebagai salah upaya memperkecil kemungkinan masalah keamanan. Bapak Benny juga menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat masih menjadi OPD dengan tingkat penggunaan Srikandi terkecil dibanding OPD lainnya di pemerintahan provinsi Sumatera Barat. Hal ini bisa dilihat pada Dashboard penggunaan Srikandi dan evaluasi bulanan oleh bapak Gubernur. Karena itu, beliau sangat berharap kepada peserta untuk dapat mengikuti kegiatan sosialisasi dan simulasi dengan bersungguh – sungguh, sehingga dapat segera menggunakan Srikandi di instansi dan sekolah masing – masing. Melanjutkan kegiatan, Bapak Romi Zulfi Yandra, S.Kom. dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagai operator Srikandi tingkat provinsi Sumatera Barat, memaparkan materi tentang Srikandi. Beliau mengulas tentang latar belakang, maksud dan tujuan diciptakannya Srikandi. Beliau juga memberikan informasi tentang Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang pada tingkat provinsi menjadi OPD dengan penggunaan Srikandi teraktif. Selanjutnya, beliau mensimulasikan penggunaan fitur – fitur pada aplikasi Srikandi seperti entry tujuan pada fitur pengguna yang mesti diperiksa sebelum penggunaan lebih lanjut. Bapak Romi juga mensimulasikan cara membuat Surat Keluar, lengkap dengan format surat terbaru. Melengkapi penjelasan bapak Romi, Ibu Isnamarna, S.E., M.M. sebagai operator Srikandi pada Dinas Pendidikan Provinsi juga mengingatkan tentang Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. Beliau mengingatkan bahwa identitas dan citra sebuah kantor atau sekolah akan dapat dilihat dari surat yang mereka keluarkan. Karena itu, KTU dan Staf harus senantiasa mengudapte diri dengan informasi – informasi yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Ibu Isna juga menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi dan simulasi di Cabdin Wilayah VI merupakan kegiatan yang ke-lima kalinya. Sebelumnya, kegiatan serupa telah dilaksanakan untuk Cabdin Wilayah I, II, IV dan VIII. Untuk kantor Cabang Dinas yang belum; III, V dan VII serta Kota Padang, akan diupayakan untuk selesai dalam minggu terakhir Juni 2024. Setelah pemaparan materi, acara dilanjutkan dengan foto bersama beberapa peserta dengan bapak Benny Wahyudi dan Efri Syahputra. Selanjutnya, kegiatan ditutup dengan makan siang bersama sebelum peserta dan tamu undangan kembali ke sekolah atau kantor masing – masing di Padang, Pasaman ataupun Pasaman Barat. (Padang, 23 Juni 2024, Nurhemida)

Plh. Sekretaris Dinas Pendidikan Buka Bimtek Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Srikandi di Cabdin Wilayah VI Read More »

Plh. Sekretaris Dinas Pendidikan Hadiri Sosialisasi Bimtek Aplikasi Srikandi di SMAN 2 Payakumbuh

Sumbariinfo.com, Payakumbuh,- Plh. Dinas pendidikan provinsi sumatera barat hadiri kegiatan sosialisai bimbingan teknis aplikasi Srikandi di Aula SMAN 2 Payakumbuh, pada Rabu 12/6/24. Aplikasi Srikandi adalah instrumen pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Sosialisasi tersebut dihadiri oleh Benny wahyudi selaku Plh. Sekretaris Dinas dan diikuti oleh seluruh Kepala Sekolah, kepala TU secabang Dinas wilayah IV, dengan narasumber yaitu Isna Marna, Melfitri Yanti, David Rikardo selaku Tim admin srikandi Dinas pendidikan provinsi sumatera barat, Benny wahtudi selaku Plh. Sekretaris Dinas Pendidikan dalam arahannya menyampaikan  bahwa  Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah menerapkan pemakaian aplikasi SRIKANDI, yang ditandai dengan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat 127 /Ed/Gsb-2023 tanggal 28 Juli 2023 Tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Maka dalam menuju kemodrenisasian kedepannya, kita harus selalu berusaha untuk mengupdate pengetahuan terbaru jika tidak ingin tertinggal. Sambungnya Aplikasi ini merupakan sebuah inovasi di bidang kearsipan yang bertujuan untuk mendigitalisasi pengarsipan surat. Selama ini, jamak diketahui bahwa salah satu ciri khas kantor pemerintahan adalah banyaknya arsip dan dokumen manual yang bertumpuk dan membutuhkan tempat. Aplikasi SRIKANDI hadir untuk mengatasi masalah tersebut. Aplikasi ini mempunyai fitur-fitur utama yang user friendly dan mendukung kebutuhan manajemen surat menyurat dan pengarsipan instansi pemerintahan.  Mulai dari pembuatan,  penandatangan , pengiriman, dan penyimpanan naskah dilakukan dan dikelola secara digital, Tegasnya. Isna Marna sebagai narasumber dalam Bimtek tersebut menyampaikan bahwa aplikasi ini mempunyai fitur-fitur utama yang user friendly dan mendukung kebutuhan manajemen surat menyurat dan pengarsipan instansi pemerintahan.  Mulai dari pembuatan,  penandatangan , pengiriman, dan penyimpanan naskah dilakukan dan dikelola secara digital.

Plh. Sekretaris Dinas Pendidikan Hadiri Sosialisasi Bimtek Aplikasi Srikandi di SMAN 2 Payakumbuh Read More »

Dinas Pendidikan Adakan Konfersensi Pers dalam Rangka Mensukseskan Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2024/2025

Padang, Sumbarinfo.com,-  Pemerintah Provinsi sumbar melalui Dinas Pendidikan berkomitmen memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas kepada seluruh peserta didik secara merata dan tuntas, melalui proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2024/2025. Dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada tahun ajaran 2024/2025 tersebut Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat melakukan konferensi pers kepada para awak media baik cetak maupun elektronik. yang dihadiri secara lasnung oleh Barlius selaku kepala dinas pendiidkan, Plh. Sekretaris Dinas Pendidikan Benny Wahyudi beserta ketua Pelaksana PPDB  dan Tim PPID Dinas Pendidikan yang bertempat di ruang rapat lantai 2, pada hari Sabtu, (1/6/24) Dalam konferensi pers tersebut Kepala Dinas Pendidikan Barlius mengatakan Mekanisme yang digunakan pada PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 adalah dengan moda dalam jaringan (daring) secara penuh kecuali beberapa sekolah dilaksanakan secara luar jaringan (luring). Tujuan pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 dilaksanakan dengan baik dan lancar secara objektif, transparan, akuntabel, dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda atas beberapa pengaturan serta mendapatkan penjelasan lebih teknis Kepala dinas pendiidkan menambahkan konferensi pers ini bertujuan untuk menyebarkan informasi terkini melalui media tentang PPDB kepada Masyarakat karena Media berperan penting dalam menyebarluaskan informasi kepada Masyarakat sehingga Kerjasama, dukungan dari teman-teman pers semua dibutuhkan imbuhnya. Diharapkan kepada seluruh masyarakat, khususnya CPDB agar dapat mengikuti PPDB  dengan rasa suka cita dan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga pendidikan yang berkualitas dapat terwujud” kata Barlius. Sementara itu Benny Wahyudi selaku Plh. Sekretaris dinas Pendidikan mengatakan bahwa dinas Pendidikan dengan terbuka membuka diri kepada Masyarakat jika ada masukan-masukan dalam penyelenggaraan PPDB, untuk kemajuan yang lebih baik. Mekanisme yang digunakan pada PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 adalah dengan moda dalam jaringan (daring) secara penuh kecuali beberapa sekolah dilaksanakan secara luar jaringan (luring). Tujuan pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 dilaksanakan dengan baik dan lancar secara objektif, transparan, akuntabel, dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda atas beberapa pengaturan serta mendapatkan penjelasan lebih teknis. Perlu diketahui, jalur pada PPDB SMA Tahun Pelajaran 2024/2025, meliputi: Demikiian PPDB ini dibuat untuk sebagai bahan informasi dalam rangka memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik kita dalam melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

Dinas Pendidikan Adakan Konfersensi Pers dalam Rangka Mensukseskan Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2024/2025 Read More »

Sinergi Kemendikbudristek dan Pemerintah Daerah dalam Membangun Ekosistem Pendidikan Digital

Bandung, sumbarinfo.com,- Dalam rangka memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah terkait pemanfaatan platform teknologi pendidikan di tahun 2024, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Balai Layanan Platform Teknologi (BLPT), Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) menyelenggarakan rapat koordinasi bertajuk “Berkobar (Berkolaborasi dan Berbagi) Membangun Sinergi Ekosistem Digital Pendidikan BLPT x Pemerintah Daerah” pada 28 s.d. 31 Mei di Bandung, Jawa Barat (28/5/2024) Adapun unsur pemerintah daerah yang terlibat dalam kegiatan, yaitu Dinas Pendidikan di 38 provinsi, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di lingkungan Kemendikbudristek, dan Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan (BTIKP) di masing-masing daerah.  Salah satu pilar dalam menyediakan akses pendidikan berkualitas adalah ekosistem pendidikan digital. Untuk itu, Kemendikbudristek berkomitmen penuh dalam optimalisasi pemanfaatan platform teknologi pendidikan, di antaranya akun belajar.id, Platform Merdeka Mengajar (PMM), Rapor Pendidikan, SIPLah dan ARKAS untuk pengelolaan sumber daya sekolah, dan Platform Kampus Merdeka untuk pendidikan tinggi. Kegiatan secara resmi dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti. Ia mendorong agar sinergi ini dapat berfungsi sebagai media eksplorasi dan kolaborasi terhadap pemetaan program pendidikan Indonesia. “Dengan mengoptimalkan pemanfaatan platform teknologi dan data pendidikan, kita dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Semangat Berkobar (berkolaborasi dan berbagi) ini menjadi bahan bakar untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi secara efektif, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh provinsi di Indonesia, memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan yang berkualitas. Mari bersinergi untuk mewujudkan Merdeka Belajar, yakni kesempatan bagi anak-anak Indonesia untuk merdeka dalam belajar apa pun dan terlepas dari berbagai hambatan yang melatarbelakangi mereka,” ucap Suharti, di Bandung, Selasa (28/5) Berbagai transformasi pendidikan yang dilakukan oleh Kemendikbudristek ditujukan untuk meningkatkan kinerja pendidikan, baik itu pemerataan akses, peningkatan kualitas, dan peningkatan tata kelola. Ketiga hal tersebut perlu didukung oleh penguatan platform teknologi untuk mengakselerasi pencapaian target-target pendidikan yang begitu tinggi. Suharti pun menambahkan, “Untuk itu, kolaborasi dan partisipasi yang berkelanjutan dari semua stakeholder, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan peran mitra teknologi pendidikan, sangat krusial dalam keberhasilan transformasi digital pendidikan.” Senada dengan itu, Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Wibowo Mukti, mengatakan bahwa untuk meningkatkan pemerataan platform teknologi pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, BLPT memerlukan dukungan dan kerja sama berbagai pihak untuk dapat mempercepat distribusi dan pemanfaatan platform secara luas.  “Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan strategi sinergitas Pusdatin, BLPT, dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi. Kami berharap berbagai platform yang telah dikembangkan oleh Kemendikbudristek dapat dimanfaatkan dengan baik di level daerah,” ucap Wibowo. Pada kesempatan tersebut, Kepala Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Jawa Barat, Firman Oktora, pun menyambut baik inisiatif BLPT dan Pusdatin untuk melakukan kolaborasi bersama. Menurutnya, hal tersebut selaras dengan empat nilai transformasi pendidikan di Jawa Barat, yaitu 1) kolaborasi; 2) integrasi teknologi informasi dan kualitas pendidikan; 3) pemerataan akses pendidikan; dan 4) satu guru, satu sertifikat kompetensi.  Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber yang berkaitan dengan kebijakan transformasi digital, data pendidikan, dan rapor pendidikan daerah, serta mitra platform teknologi pendidikan seperti Canva dan Quizizz. Hadir pula para Duta Teknologi sebagai mitra BLPT di daerah yang akan berbagi praktik baik terkait pelaksanaan Pembelajaran Berbasis TIK (PembaTIK) dan Kita Harus Belajar (Kihajar) di provinsinya masing-masing. Biro Kerja Sama dan Hubungan MasyarakatSekretariat JenderalKementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Sinergi Kemendikbudristek dan Pemerintah Daerah dalam Membangun Ekosistem Pendidikan Digital Read More »

Memangkas Birokrasi dengan Aplikasi SRIKANDI

oleh: Isna Marna, MM (Admin Apliksai Srikandi Dinas Pendidikan Prov. Sumbar) Salah satu agenda reformasi birokrasi yang diusung oleh pemerintahan presiden Joko Widodo adalah penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hal ini sudah dicanangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penerapan SPBE dilakukan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu juga untuk menunjang pelayanan publik yang berkualitas serta meningkatkan keterpaduan dan efisiensi. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sejak diterbitkannya Perpres tersebut,  Kementerian dan Lembaga Pemerintahan sudah didorong untuk segera melaksanakannya dengan menerbitkan regulasi pendukung. Pemerintah juga giat mendorong adanya inovasi birokrasi untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat dengan bertransformasi dari manual ke pelayanan digital. Berbagai inovasi aplikasi digital pun bermunculan. Aplikasi M-Paspor,  Layanan Pengadaan Secara Elektronik  (LPSE), Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) adalah beberapa contoh aplikasi yang dibuat secara terpusat oleh kementerian terkait untuk meningkatkan pelayanan demi kepuasan masyarakat Salah satu aplikasi terpusat yang sedang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi). Aplikasi ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Aplikasi tersebut bersifat Government to Government (G2G), sehingga dimanfaatkan oleh instansi pusat maupun daerah. Srikandi merupakan aplikasi umum pertama yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi SRIKANDI. Aplikasi ini merupakan sebuah inovasi di bidang kearsipan yang bertujuan untuk mendigitalisasi pengarsipan surat. Selama ini, jamak diketahui bahwa salah satu ciri khas kantor pemerintahan adalah banyaknya arsip dan dokumen manual yang bertumpuk dan membutuhkan tempat. Arsip- arsip ini tidak dapat dimusnahkan karena terkait regulasi jangka waktu pemusnahan arsip. Arsip manual tersebut juga beresiko sulit untuk ditelusuri, karena selain memakan waktu, ketahanan asrip kertas tersebut juga relatif rentan. Aplikasi SRIKANDI hadir untuk mengatasi masalah tersebut. Aplikasi ini mempunyai fitur-fitur utama yang user friendly dan mendukung kebutuhan manajemen surat menyurat dan pengarsipan instansi pemerintahan.  Mulai dari pembuatan,  penandatangan , pengiriman, dan penyimpanan naskah dilakukan dan dikelola secara digital. Dilansir laman web ANRI, sejak ditetapkan bulan Oktober 2020, menurut data per September 2023 aplikasi ini sudah digunakan oleh 422 instansi pusat dan pemerintah daerah yang terdiri dari 141 instansi pusat, 28 provinsi dan 253 kabupaten/kota dengan jumlah pengguna sebanyak 1.928.940 Aparatur Sipil Negara dan jumlah naskah dinas yang sudah tersimpan di pusat data nasional sebanyak 28.058.864 naskah. Setiap ASN bisa mendapatkan akun user untuk membuat naskah surat pada aplikasi ini dan bisa mendapatkan hak akses sesuai jabatan dan wewenangnya. Masing-masing instansi mempunyai akun admin dan akun tata usaha, sehingga surat masuk bisa diterima, didisposisikan dan ditindaklanjuti secara online tanpa perlu kertas disposisi manual. Aplikasi ini menyediakan template surat yang sudah berpedoman pada  Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 tentang tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga format dan penomoran surat pun sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah menerapkan pemakaian aplikasi SRIKANDI, yang ditandai dengan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat 127 /Ed/Gsb-2023 tanggal 28 Juli 2023 Tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa terhitung mulai tanggal 1 September 2023 semua perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menggunakan aplikasi Srikandi dan tidak lagi membuat dan menerima surat secara tertulis menggunakan kertas, hal ini sesuai dengan salah satu tujuan digitalisasi yaitu paperless  yang nantinya akan berdampak pada penghematan penggunaan kertas dan alat tulis kantor. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu Dinas terbesar tentu turut berbenah dan segera menggunakan aplikasi ini. Pelatihan penggunaan Srikandi dilakukan pada bulan Oktober 2023 dengan mengundang Kepala tata usaha dan konseptor pada Cabang Dinas Pendidikan untuk meneruskan penerapan dan penggunaan aplikasi Srikandi ini kepada satuan pendidikan di wilayah kewenangan masing-masing. Saat ini Dinas Pendidikan mempunyai 8 Cabang Dinas Pendidikan yang mengelola SMA, SMK dan SLB di wilayah kewenangan masing-masing, hingga saat ini tercatat 742 sekolah negeri maupun swasta yang berada dalam kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Dengan jumlah ASN lebih kurang 12.000 orang. Dengan kuantitas sekolah dan ASN yang dikelola tentunya berbanding lurus dengan kuantitas dokumen yang dibuat dan diarsipkan, sehingga sangat diharapkan adanya perubahan besar dengan diterapkannya aplikasi ini. Di lingkungan internal kantor Dinas Pendidikan sendiri, penggunaan Srikandi sudah dilaksanakan secara optimal, saat ini semua ASN di lingkungan kantor  Dinas Pendidikan sudah didaftarkan sebagai user Srikandi sehingga semua ASN bisa membuat naskah surat di aplikasi tersebut. Surat kedinasan sudah dibuat dan diarsipkan dalam Aplikasi Srikandi, dampaknya sangat terasa dengan memangkas waktu penerbitan dan pengiriman surat serta penghematan pemakaian kertas. Sebagai perbandingan, pada pembuatan surat secara manual, satu naskah harus dicetak dua rangkap untuk arsip dan naskah yang akan dikirim, sedangkan dengan aplikasi Srikandi, pembuatan naskah surat langsung dari aplikasi dan bisa diperiksa pejabat berwenang tanpa harus dicetak. Sementara dari segi waktu, dalam proses pembuatan surat manual, dibutuhkan waktu yang relatif lama untuk pemeriksaan naskah surat yang dibuat, karena jika pejabat yang berwenang tidak ditempat, maka surat tersebut tidak bisa diproses sampai yang bersangkutan kembali ke kantor, namun dengan aplikasi Srikandi, pejabat berwenang bisa mengakses dan menyetujui dan menandatangani naskah surat secara digital melalui aplikasi Srikandi di Ponsel masing-masing, penomoran surat dilakukan secara otomatis , kemudian langsung dikirim ke Instansi yang dituju secara realtime, tentu hal ini sangat menghemat waktu dan mempercepat proses korespondensi. Surat -surat tersebut tersimpan secara digital sehingga mudah diakses jika diperlukan pengklasifikasian dan penelusuran. Saat ini Dinas Pendidikan sedang mempersiapkan pengoptimalan pemakaian Aplikasi Srikandi di semua SMA, SMK dan SLB negeri dan swasta se-Sumatera Barat. Langkah persiapan dan koordinasi sudah dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat untuk penerbitan Tanda tangan elektronik untuk semua kepala satuan pendidikan dan berkoordinasi dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan terkait pembuatan akun user Srikandi. Ke depannya akan dilaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis untuk seluruh satuan pendidikan agar pemakaian Srikandi dapat diterapkan secara optimal.

Memangkas Birokrasi dengan Aplikasi SRIKANDI Read More »

Drs. Barlius MM:  Mari Jadikan Bulan Ramadhan Sebagai Momentum Perubahan Diri Kearah Yang Lebih Baik

sumbarinfo.com Sumbarinfo com, Padang, Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar adakan kegiatan silaturahmi halal bi halal pada hari pertama masuk kerja setelah lebaran Idul Fitri, yang diadakan di mesjid baituth Tholibin Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar sebelum Sholat Zhuhur berlansung, yang diikuti lansung oleh kepala dinas Barlius, Suryanto Sekretaris Dinas dan seluruh pejabat eselon  3 dan 4 serta seluruh keluarga besar dinas pendidikan, Selasa, 16/4/24. Mesjid Baituth Tholibin tampak dipenuhi oleh seluruh keluarga besar disdik yang antusias mengikuti kegiatan tersebut, setelah menikmati liburan lebaran idul fitri yang telah berakhir. Dalam sambutan siang itu Barlius menyampaikan permohonan maaf lahir dan bathin kepada seluruh Pegawai Dinas pendidikan. Mari jadikan bulan ramadhan kemaren sebagai momentum perubahan diri kearah yang lebih baik lagi, karena Ramdhan yang berlalu telah banyak melatih semangat rutinitas ibadah kita kepada Allah, mudah-mudahanan latihan melatih ibadah/akhlak kita dibulan ramadhan kemaren menjadikan kita pribadi jauh lebih baik lagi. Ucap Barlius dalam penyampaiannya siang itu. Halal bi halal tersebut juga dilengkapi dengan penyampaian ceramah agama oleh ust.  M.Yunus, Halal BI halal salah satu tujuannya adalah membuang yang jelek dalam diri, sehingga kita sebagai muslim akan menjadi fitrah kembali. Sementara Tujuan dari halal bi halal ini adalah  momen untuk saling memaafkan, menciptakan keharmonisan, mempererat silaturahmi antar sesama keluarga besar dinas pendidikan, ucap Suryanto Sekretaris Dinas pendidikan yang ditemui oleh tim sumbarinfo. Siang itu. Setelah penyampaian ceramah agama selesai dilaksanakan dielngkapi dengan sholat zhuhur berjamaah dan berlanjut dengan menikmati santapan makan siang. Selanjutnya Benny wahyudi selaku Kasubag Umpeg, mengucapkan Syukur Alhamdulillah kegiatan halal bi Halal ini sudah selesai dilaksanakan dan partisipasi dari keluarga besar Disdik menyambut baik kegiatan ini, semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk menikamti indahnya Ramadhan tahun depan.

Drs. Barlius MM:  Mari Jadikan Bulan Ramadhan Sebagai Momentum Perubahan Diri Kearah Yang Lebih Baik Read More »

SRIKANDI, Menuju Paperless Office System

Oleh: Nurhemida Sumbarinfo.com,- SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) merupakan aplikasi pengelolaan arsip dinamis berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Instrumen ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Penggunaan SRIKANDI di kantor – kantor pemerintahan akan dapat memberikan manfaat, seperti penghematan belanja TIK, penghematan ATK dan ekspedisi, proses kerja lebih cepat, dan pemanfaatan arsip yang lebih siap dan transparan. SRIKANDI diharap akan bisa menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, dengan sumber informasi yang lebih masif.  Juga, ketersediaan arsip akan lebih terjamin. Melalui SRIKANDI, proses pembuatan hingga keluarnya arsip akan lebih mudah. Pertama, pembuatan naskah dapat dilakukan pegawai konseptor untuk selanjutnya dikirim kepada pejabat berwenang.  Proses pengiriman dan penerimaan naskah arsip secara elektronik tidak hanya dapat dilakukan interen pada suatu kantor, tetapi juga dapat antar instansi. Selanjutnya, setelah naskah selesai dikonsep dan dikirimkan, pejabat berwenang, melalui akun mereka, dapat menerima draft naskah untuk direview dan diverifikasi, ataupun langsung ditandatangani secara elektronik. Terakhir, setelah proses masuk dan keluarnya naskah, dilanjutkan dengan proses klasifikasi yang sesuai dengan ketentuan berlaku. Juga, untuk arsip yang sudah tidak dipakai kembali, proses pemusnahan dapat dilakukan lebih mudah dan ramah lingkungan. Sosialisasi aplikasi ini telah dilaksanakan seperti melalui Direktorat Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Di daerah – daerah dilakukan kegiatan sosialisasi melalui beberapa orang perwakilan masing – masing kantor, untuk menjadi inisiator penggunaan SRIKANDI. Walakin, sepertinya aplikasi ini belum begitu dapat digunakan secara masif, efisien dan efektif di kantor – kantor pemerintahan, seperti di provinsi Sumatera Barat. Beberapa kendala dilaporkan oleh beberapa pegawai administrasi dan pengelola kearsipan, yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi. Mereka bercerita bahwa belum semua unsur pimpinan merasa nyaman untuk menggunakan aplikasi ini. Ketidaknyamanan ini dapat dimaklumi karena adanya keterbatasan sarana prasarana. Ketika unsur pimpinan diminta untuk membaca dan melakukan verifikasi terhadap naskah yang telah dikirimkan, beliau – beliau kadang merasa tidak nyaman untuk melakukan hal tersebut melalui handphone, terutama ketika mereka sedang tidak berada di kantor atau melakukan dinas luar. “Seharusnya dengan penggunaan aplikasi ini, pekerjaan bisa lebih efisien dan efektif karena pimpinan bisa melakukan verifikasi, persetujuan/penolakan dan penandatanganan naskah setiap waktu, dimana saja. Tidak akan ada lagi kejadian – kejadian surat yang terlambat. Kadang, ada surat – surat yang harus ditandatangani sesegera mungkin, namun terkendala dengan keberadaan pimpinan yang sedang dinas luar” ujar seorang pegawai sebuah instansi. Selain untuk birokrasi yang lebih efisien dan efektif, SRIKANDI sejatinya dapat memberikan manfaat yang lebih luas, terutama terkait isu penyelamatan lingkungan. Seperti telah kita maklumi, kertas asli yang terbuat dari pohon masih dianggap penting dan banyak digunakan oleh banyak bisnis dan sistem pemerintahan secara global. Namun, tentu hal ini perlu segera ditinjau ulang karena proses produksi kertas yang menimbulkan dampak lingkungan. Arif (2020) melaporkan bahwa sebuah kantor pemerintahan dapat menghabiskan sekitar 500 rim kertas setahun. Dan, setiap 15 rim kertas ukuran A4 akan menyebabkan ditebangnya 1 pohon (P-WEC, –). Maka, dapat dimaklumi jika hal ini bisa juga menjadi salah satu penyumbang kerusakan hutan di Indonesia, yang dilaporkan parah, berada sebagai nomor 2 terburuk di dunia (Antaranews, 2015). Barnard (2019) mengkategorikan perkantoran di Indonesia sebagai kantor manual dan transisi, tetapi belum digital. Sebagai kantor manual, pegawai masih menggunakan perangkat manual seperti mesin ketik dan mesin stensil. Hampir seluruh produk dokumen yang dihasilkan adalah berupa lembaran kertas, dan selanjutnya disebut sebagai arsip, disimpan dalam lemari arsip. Sebaliknya, untuk kantor digital, perangkat penunjang kantor telah menggunakan sepenuhnya perangkat teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer, scanner, printer 3D, dan mesin fotocopy.  Hampir seluruh produk berupa dokumen yang dihasilkan direkam dalam bentuk data digital, disimpan dalam media simpan seperti hard disk, compact disk, flash disk, atau juga cloud. Penyimpanan arsipnya tidak memerlukan tempat yang besar karena hanya sedikit dokumen yang berbentuk lembaran kertas. Sebagian besar tersimpan dalam bentuk soft copy, data digital. Kantor seperti ini lah yang dikelompokkan sebagai paperless office. Sebagian besar kantor di Indonesia sekarang dapat dikategorikan sebagai kantor transisi. Artinya, dari produknya, dikategorikan sebagai kantor manual karena dokumen yang dihasilkan sebagian besar masih dalam  bentuk  cetakan  pada  lembaran  kertas. Namun, untuk perangkat kantornya telah menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang modern, seperti perangkat komputer stand-alone maupun yang telah terhubung dengan jaringan intranet (LAN) maupun internet (WAN). Juga, perangkat komputer ini telah disertai dengan perangkat printer. Maka, posisi perkantoran di Indonesia berada pada posisi transisi, belum kantor digital yang sepenuhnya menganut prinsip paperless office system. Barnard (2019) melaporkan kebijakan paperless untuk pelaporan pajak di Direktorat Jenderal Pajak pada 2018. Dengan kebijakan efiling, 32.852,4 rim kertas telah dapat dihemat. Selain itu, tidak perlu pula tempat dan ruang penyimpanan arsip karena data wajib pajak sudah tersedia di dalam komputer. Kantor – kantor pemerintahan seyogyanya dapat menjadi agen perubahan seperti yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dan, hal ini sangat mungkin dapat dilakukan dengan penggunaan aplikasi SRIKANDI. Untuk tahap awal, kendala tidak nyamannya pemegan wewenang untuk membaca dan memverifikasi melalui handphone mungkin dapat diatasi dengan pengadaan tablet untuk unsur pimpinan, biaya pengadaan dapat dialihkan dari dana pengadaan ATK. Jikapun, misalnya, kantor – kantor masih memerlukan mencetak produk dokumen akhir berupa lembaran kertas, setidaknya melalui SRIKANDI proses dari pembuatan draft awal, verifikasi sampai disepakatinya draft akhir bisa dilakukan secara paperless. Dengan demikian, semoga, sesuai namanya, SRIKANDI akan menjadi simbol pekerjaan kearsipan yang penuh ketelitian dan kelembutan, tanpa perlu menebang pohon – pohon di hutan manapun. Semoga … (Padang, 20 Maret 2024). Referensi Arif, Zauhar (2020). Kertas. https://dlh.banjarmasinkota.go.id/2020/01/kertas.html Barnad, Barnad (2019).  Paperless Office sebuah Kebutuhan Kantor Masa Depan di Indonesia. DOI:10.24123/jbt.v3i01.1986 http://www.antaranews.com/berita/495645/kerusakan-hutan-indonesia-nomor-dua-di-dunia Petungsewu Wildlife Education Center (PWE-C). Hemat Kertas itu Berarti Hemat Biaya dan Peduli Hutan. https://www.p-wec.org/id/go-green/hemat-kertas-itu-berarti-hemat-biaya-dan-peduli-hutan

SRIKANDI, Menuju Paperless Office System Read More »

Scroll to Top