SUMATERA BARAT

Di Tangan Mahyeldi-Vasko, IPM Sumbar Meroket Jadi Tertinggi di Sumatera

Sumbarinfo.com, Padang – Sumatera Barat (Sumbar) kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 76,43. Angka ini menjadikan Sumbar sebagai provinsi dengan IPM tertinggi kedua di Sumatera dan menduduki peringkat enam secara nasional. Pencapaian ini menjadi bukti nyata kemajuan sektor pendidikan yang terus berkembang di ranah Minang. Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar, Vasko Ruseimy, menegaskan bahwa prestasi tersebut merupakan refleksi dari komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam meningkatkan kualitas pendidikan untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di masa depan. “Pencapaian IPM yang mencapai 76,43 adalah bukti nyata bahwa sektor pendidikan di Sumbar terus berkembang. Kami akan terus meningkatkan pendidikan di Sumbar, terutama dengan menggenjot kualitas guru kami, agar dapat melahirkan generasi muda yang berkualitas, berintegritas, cerdas, serta bangga akan budaya kita,” kata Vasko Ruseimy, Jumat (4/4/2025). Capaian IPM Sumbar ini, katanya, tidak sekadar angka, melainkan cerminan dari berbagai aspek pembangunan manusia yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Terutama dalam bidang pendidikan, angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di provinsi ini menunjukkan tren positif yang berada di atas rata-rata nasional. Meski demikian, Wagub Vasko menyadari bahwa pencapaian tersebut bukanlah titik akhir dari upaya pembangunan di Sumbar. Menurutnya, masih banyak aspek yang perlu ditingkatkan untuk mempertahankan dan mengembangkan prestasi yang telah diraih. “Kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada siswa, tetapi juga pada guru-guru yang menjadi pilar utama dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas guru dengan metode pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman adalah hal yang sangat penting,” tegas Vasko. Wagub Vasko menekankan pentingnya peningkatan kualitas guru sebagai kunci untuk meraih tujuan pendidikan yang lebih baik. Program pelatihan dan pengembangan kompetensi guru menjadi prioritas dalam agenda kepemimpinan Mahyeldi-Vasko. “Peningkatan kualitas pendidikan harus didukung oleh kualitas guru yang mumpuni. Guru yang berkualitas akan melahirkan siswa yang berkualitas pula,” kata Vasko. Pemprv Sumbar, katanya, terus berkomitmen untuk terus berupaya mewujudkan pendidikan yang lebih baik, sehingga generasi muda di provinsi tersebut dapat tumbuh menjadi SDM yang cerdas, berkompeten, dan siap berkontribusi pada pembangunan bangsa. “Kami berkomitmen untuk terus berupaya mewujudkan pendidikan yang lebih baik, agar anak-anak kita dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkompeten, dan siap berkontribusi pada pembangunan bangsa,” katanya. ‘Hadiah Lebaran’ Momentum Lebaran 2024 ini juga menjadi momen istimewa bagi masyarakat Sumbar dengan berbagai pencapaian membanggakan di tingkat nasional. Di bawah kepemimpinan Mahyeldi-Vasko, provinsi ini mencatatkan berbagai keberhasilan yang dapat disebut sebagai “hadiah Lebaran” istimewa. Selain IPM yang tinggi, Sumbar juga mencatatkan Indeks Daya Saing Daerah sebesar 3,70, setara dengan Sumatera Utara. Prestasi ini menjadikan Sumbar sebagai salah satu provinsi dengan daya saing tertinggi di luar Pulau Jawa dan Bali. Dalam aspek kesejahteraan masyarakat, tingkat kemiskinan di Sumbar turun ke 5,42 persen, angka terendah dalam satu dekade terakhir. Sementara itu, Gini Ratio—yang mengukur ketimpangan ekonomi, turun menjadi 0,287, menunjukkan distribusi ekonomi yang semakin merata. Nilai tukar petani juga mengalami peningkatan, menandakan sektor pertanian yang semakin kuat. Prestasi lain yang tidak kalah membanggakan adalah posisi Sumbar sebagai provinsi nomor dua terbaik dalam perencanaan pembangunan nasional dengan nilai 94,59, hanya sedikit di bawah Jawa Barat (Jabar). Pencapaian ini membuktikan efektivitas kebijakan pembangunan yang diimplementasikan oleh Pemprov Sumbar. Lantas, apa tantangannya ke depannya? Meski telah mencapai banyak prestasi, Pemprov Sumbar menyadari masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut. Salah satu fokus utama adalah memastikan kualitas pendidikan yang merata di seluruh wilayah Sumbar, termasuk di daerah-daerah terpencil. Upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi guru, pembaruan metode pembelajaran, serta pengembangan infrastruktur pendidikan menjadi prioritas dalam agenda pembangunan provinsi ini. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan kualitas pendidikan di Sumbar dapat terus meningkat dan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan manusia secara keseluruhan. “Berbagai capaian ini bukan hanya menjadi kebanggaan masyarakat Sumbar, tetapi juga menjadi motivasi saya bersama Gubernur Mahyeldi untuk terus berkarya dan berkontribusi dalam membangun daerah agar semakin maju dan bersaing di kancah nasional maupun internasional,” tuturnya. (*)

Di Tangan Mahyeldi-Vasko, IPM Sumbar Meroket Jadi Tertinggi di Sumatera Read More »

SRIKANDI, Menuju Paperless Office System

Oleh: Nurhemida Sumbarinfo.com,- SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) merupakan aplikasi pengelolaan arsip dinamis berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Instrumen ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Penggunaan SRIKANDI di kantor – kantor pemerintahan akan dapat memberikan manfaat, seperti penghematan belanja TIK, penghematan ATK dan ekspedisi, proses kerja lebih cepat, dan pemanfaatan arsip yang lebih siap dan transparan. SRIKANDI diharap akan bisa menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, dengan sumber informasi yang lebih masif.  Juga, ketersediaan arsip akan lebih terjamin. Melalui SRIKANDI, proses pembuatan hingga keluarnya arsip akan lebih mudah. Pertama, pembuatan naskah dapat dilakukan pegawai konseptor untuk selanjutnya dikirim kepada pejabat berwenang.  Proses pengiriman dan penerimaan naskah arsip secara elektronik tidak hanya dapat dilakukan interen pada suatu kantor, tetapi juga dapat antar instansi. Selanjutnya, setelah naskah selesai dikonsep dan dikirimkan, pejabat berwenang, melalui akun mereka, dapat menerima draft naskah untuk direview dan diverifikasi, ataupun langsung ditandatangani secara elektronik. Terakhir, setelah proses masuk dan keluarnya naskah, dilanjutkan dengan proses klasifikasi yang sesuai dengan ketentuan berlaku. Juga, untuk arsip yang sudah tidak dipakai kembali, proses pemusnahan dapat dilakukan lebih mudah dan ramah lingkungan. Sosialisasi aplikasi ini telah dilaksanakan seperti melalui Direktorat Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Di daerah – daerah dilakukan kegiatan sosialisasi melalui beberapa orang perwakilan masing – masing kantor, untuk menjadi inisiator penggunaan SRIKANDI. Walakin, sepertinya aplikasi ini belum begitu dapat digunakan secara masif, efisien dan efektif di kantor – kantor pemerintahan, seperti di provinsi Sumatera Barat. Beberapa kendala dilaporkan oleh beberapa pegawai administrasi dan pengelola kearsipan, yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi. Mereka bercerita bahwa belum semua unsur pimpinan merasa nyaman untuk menggunakan aplikasi ini. Ketidaknyamanan ini dapat dimaklumi karena adanya keterbatasan sarana prasarana. Ketika unsur pimpinan diminta untuk membaca dan melakukan verifikasi terhadap naskah yang telah dikirimkan, beliau – beliau kadang merasa tidak nyaman untuk melakukan hal tersebut melalui handphone, terutama ketika mereka sedang tidak berada di kantor atau melakukan dinas luar. “Seharusnya dengan penggunaan aplikasi ini, pekerjaan bisa lebih efisien dan efektif karena pimpinan bisa melakukan verifikasi, persetujuan/penolakan dan penandatanganan naskah setiap waktu, dimana saja. Tidak akan ada lagi kejadian – kejadian surat yang terlambat. Kadang, ada surat – surat yang harus ditandatangani sesegera mungkin, namun terkendala dengan keberadaan pimpinan yang sedang dinas luar” ujar seorang pegawai sebuah instansi. Selain untuk birokrasi yang lebih efisien dan efektif, SRIKANDI sejatinya dapat memberikan manfaat yang lebih luas, terutama terkait isu penyelamatan lingkungan. Seperti telah kita maklumi, kertas asli yang terbuat dari pohon masih dianggap penting dan banyak digunakan oleh banyak bisnis dan sistem pemerintahan secara global. Namun, tentu hal ini perlu segera ditinjau ulang karena proses produksi kertas yang menimbulkan dampak lingkungan. Arif (2020) melaporkan bahwa sebuah kantor pemerintahan dapat menghabiskan sekitar 500 rim kertas setahun. Dan, setiap 15 rim kertas ukuran A4 akan menyebabkan ditebangnya 1 pohon (P-WEC, –). Maka, dapat dimaklumi jika hal ini bisa juga menjadi salah satu penyumbang kerusakan hutan di Indonesia, yang dilaporkan parah, berada sebagai nomor 2 terburuk di dunia (Antaranews, 2015). Barnard (2019) mengkategorikan perkantoran di Indonesia sebagai kantor manual dan transisi, tetapi belum digital. Sebagai kantor manual, pegawai masih menggunakan perangkat manual seperti mesin ketik dan mesin stensil. Hampir seluruh produk dokumen yang dihasilkan adalah berupa lembaran kertas, dan selanjutnya disebut sebagai arsip, disimpan dalam lemari arsip. Sebaliknya, untuk kantor digital, perangkat penunjang kantor telah menggunakan sepenuhnya perangkat teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer, scanner, printer 3D, dan mesin fotocopy.  Hampir seluruh produk berupa dokumen yang dihasilkan direkam dalam bentuk data digital, disimpan dalam media simpan seperti hard disk, compact disk, flash disk, atau juga cloud. Penyimpanan arsipnya tidak memerlukan tempat yang besar karena hanya sedikit dokumen yang berbentuk lembaran kertas. Sebagian besar tersimpan dalam bentuk soft copy, data digital. Kantor seperti ini lah yang dikelompokkan sebagai paperless office. Sebagian besar kantor di Indonesia sekarang dapat dikategorikan sebagai kantor transisi. Artinya, dari produknya, dikategorikan sebagai kantor manual karena dokumen yang dihasilkan sebagian besar masih dalam  bentuk  cetakan  pada  lembaran  kertas. Namun, untuk perangkat kantornya telah menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang modern, seperti perangkat komputer stand-alone maupun yang telah terhubung dengan jaringan intranet (LAN) maupun internet (WAN). Juga, perangkat komputer ini telah disertai dengan perangkat printer. Maka, posisi perkantoran di Indonesia berada pada posisi transisi, belum kantor digital yang sepenuhnya menganut prinsip paperless office system. Barnard (2019) melaporkan kebijakan paperless untuk pelaporan pajak di Direktorat Jenderal Pajak pada 2018. Dengan kebijakan efiling, 32.852,4 rim kertas telah dapat dihemat. Selain itu, tidak perlu pula tempat dan ruang penyimpanan arsip karena data wajib pajak sudah tersedia di dalam komputer. Kantor – kantor pemerintahan seyogyanya dapat menjadi agen perubahan seperti yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dan, hal ini sangat mungkin dapat dilakukan dengan penggunaan aplikasi SRIKANDI. Untuk tahap awal, kendala tidak nyamannya pemegan wewenang untuk membaca dan memverifikasi melalui handphone mungkin dapat diatasi dengan pengadaan tablet untuk unsur pimpinan, biaya pengadaan dapat dialihkan dari dana pengadaan ATK. Jikapun, misalnya, kantor – kantor masih memerlukan mencetak produk dokumen akhir berupa lembaran kertas, setidaknya melalui SRIKANDI proses dari pembuatan draft awal, verifikasi sampai disepakatinya draft akhir bisa dilakukan secara paperless. Dengan demikian, semoga, sesuai namanya, SRIKANDI akan menjadi simbol pekerjaan kearsipan yang penuh ketelitian dan kelembutan, tanpa perlu menebang pohon – pohon di hutan manapun. Semoga … (Padang, 20 Maret 2024). Referensi Arif, Zauhar (2020). Kertas. https://dlh.banjarmasinkota.go.id/2020/01/kertas.html Barnad, Barnad (2019).  Paperless Office sebuah Kebutuhan Kantor Masa Depan di Indonesia. DOI:10.24123/jbt.v3i01.1986 http://www.antaranews.com/berita/495645/kerusakan-hutan-indonesia-nomor-dua-di-dunia Petungsewu Wildlife Education Center (PWE-C). Hemat Kertas itu Berarti Hemat Biaya dan Peduli Hutan. https://www.p-wec.org/id/go-green/hemat-kertas-itu-berarti-hemat-biaya-dan-peduli-hutan

SRIKANDI, Menuju Paperless Office System Read More »

Website ini diterbitkan oleh sumbarinfo.com | © 2021- 2022

Scroll to Top