srikandi

Plh. Sekretaris Dinas Pendidikan Buka Bimtek Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Srikandi di Cabdin Wilayah VI

Sumbarinfo.com, Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar Kembali sosialisasikan Penggunaan Aplikasi Srikandi yang diadakan di SMAN 2 Lubuk Sikaping, yang dihadiri secara lansung oleh Benny Wahyudi selaku Plh. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Operator Srikandi Dinas Pendidikan yang melibatkan Staf Kacabdin VI, Kepala Sekolah dan Kepala/Staf Tata Usaha SMA dan SMK se-Cabang Dinas Wilayah VI. Kegiatan tidak hanya dimaksudkan sebagai sosialisasi, tetapi juga simulasi sederhana bagaimana cara kerja Srikandi Rabu (19/6/24). Seiring dengan makin luasnya penggunaan Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, upaya untuk memperkenalkan dan memperluas penggunaannya juga dilakukan hingga ke Cabang Dinas Wilayah (I sampai dengan VIII), dan sekolah – sekolah yang menjadi pertanggungjawaban Dinas Pendiidkan Provinsi. Kegiatan dimulai pada pukul 09.00 WIB, diawali dengan kegiatan pembukaan yang dihadiri oleh Plh Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi, Benny Wahyudi, S.T., M.Si., Kepala Cabdin Wilayah VI, Efri Syahputra, S.Ag., M.Pd., Kasi PSMA Cabdin Wilayah VI, Rudi Pranata, S.Pd., dan Kepala SMAN 2 Lubuk Sikaping, Karmelia Mawardi, M.Pd Dalam sambutannya, ibu Karmelia menyampaikan ucapan selamat datang kepada undangan dan peserta. Beliau juga menyampaikan beberapa informasi terkait sekolah yang beliau pimpin. Selanjutnya, Kacabdin Wilayah VI, bapak Efri menyampaikan pentingnya penggunaan Srikandi untuk pelaksanaan kerja administrasi yang lebih baik dan upaya penghematan penggunaan kertas. Beliau juga mengingatkan Kepala Sekolah untuk, “tidak menyerahkan hidup, jiwa raga kepada KTU/Staf TU”. Hal ini terutama dihubungkan dengan adanya kecenderungan Kepala Sekolah yang kadang kurang siap dalam penggunaan komputer/aplikasi online. Di sisi lain, ada surat – menyurat yang kemungkinan bersifat rahasia dan penting. Karena itu, beliau mengingatkan agar Kepala Sekolah tetap berhati – hati karena setiap perkembangan teknologi tidak bisa dipisahkan dari kemungkinan ancaman, seperti dari segi keamanan. Menyikapi kekhawatiran Kacabdin, bapak Benny berbagi informasi tentang kolaborasi antara 2 kementerian dan 2 instansi negara lainnya dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien melalui Srikandi. Kementerian dimaksud adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Semenara 2 lembaga lainnya adalah Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Untuk merespon kekhawatiran yang disampaikan Kacabdin, bapak Benny menjelaskan tentang keterlibatan BSSN sebagai salah upaya memperkecil kemungkinan masalah keamanan. Bapak Benny juga menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat masih menjadi OPD dengan tingkat penggunaan Srikandi terkecil dibanding OPD lainnya di pemerintahan provinsi Sumatera Barat. Hal ini bisa dilihat pada Dashboard penggunaan Srikandi dan evaluasi bulanan oleh bapak Gubernur. Karena itu, beliau sangat berharap kepada peserta untuk dapat mengikuti kegiatan sosialisasi dan simulasi dengan bersungguh – sungguh, sehingga dapat segera menggunakan Srikandi di instansi dan sekolah masing – masing. Melanjutkan kegiatan, Bapak Romi Zulfi Yandra, S.Kom. dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagai operator Srikandi tingkat provinsi Sumatera Barat, memaparkan materi tentang Srikandi. Beliau mengulas tentang latar belakang, maksud dan tujuan diciptakannya Srikandi. Beliau juga memberikan informasi tentang Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang pada tingkat provinsi menjadi OPD dengan penggunaan Srikandi teraktif. Selanjutnya, beliau mensimulasikan penggunaan fitur – fitur pada aplikasi Srikandi seperti entry tujuan pada fitur pengguna yang mesti diperiksa sebelum penggunaan lebih lanjut. Bapak Romi juga mensimulasikan cara membuat Surat Keluar, lengkap dengan format surat terbaru. Melengkapi penjelasan bapak Romi, Ibu Isnamarna, S.E., M.M. sebagai operator Srikandi pada Dinas Pendidikan Provinsi juga mengingatkan tentang Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. Beliau mengingatkan bahwa identitas dan citra sebuah kantor atau sekolah akan dapat dilihat dari surat yang mereka keluarkan. Karena itu, KTU dan Staf harus senantiasa mengudapte diri dengan informasi – informasi yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Ibu Isna juga menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi dan simulasi di Cabdin Wilayah VI merupakan kegiatan yang ke-lima kalinya. Sebelumnya, kegiatan serupa telah dilaksanakan untuk Cabdin Wilayah I, II, IV dan VIII. Untuk kantor Cabang Dinas yang belum; III, V dan VII serta Kota Padang, akan diupayakan untuk selesai dalam minggu terakhir Juni 2024. Setelah pemaparan materi, acara dilanjutkan dengan foto bersama beberapa peserta dengan bapak Benny Wahyudi dan Efri Syahputra. Selanjutnya, kegiatan ditutup dengan makan siang bersama sebelum peserta dan tamu undangan kembali ke sekolah atau kantor masing – masing di Padang, Pasaman ataupun Pasaman Barat. (Padang, 23 Juni 2024, Nurhemida)

Plh. Sekretaris Dinas Pendidikan Buka Bimtek Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Srikandi di Cabdin Wilayah VI Read More »

Plh. Sekretaris Dinas Pendidikan Hadiri Sosialisasi Bimtek Aplikasi Srikandi di SMAN 2 Payakumbuh

Sumbariinfo.com, Payakumbuh,- Plh. Dinas pendidikan provinsi sumatera barat hadiri kegiatan sosialisai bimbingan teknis aplikasi Srikandi di Aula SMAN 2 Payakumbuh, pada Rabu 12/6/24. Aplikasi Srikandi adalah instrumen pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Sosialisasi tersebut dihadiri oleh Benny wahyudi selaku Plh. Sekretaris Dinas dan diikuti oleh seluruh Kepala Sekolah, kepala TU secabang Dinas wilayah IV, dengan narasumber yaitu Isna Marna, Melfitri Yanti, David Rikardo selaku Tim admin srikandi Dinas pendidikan provinsi sumatera barat, Benny wahtudi selaku Plh. Sekretaris Dinas Pendidikan dalam arahannya menyampaikan  bahwa  Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah menerapkan pemakaian aplikasi SRIKANDI, yang ditandai dengan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat 127 /Ed/Gsb-2023 tanggal 28 Juli 2023 Tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Maka dalam menuju kemodrenisasian kedepannya, kita harus selalu berusaha untuk mengupdate pengetahuan terbaru jika tidak ingin tertinggal. Sambungnya Aplikasi ini merupakan sebuah inovasi di bidang kearsipan yang bertujuan untuk mendigitalisasi pengarsipan surat. Selama ini, jamak diketahui bahwa salah satu ciri khas kantor pemerintahan adalah banyaknya arsip dan dokumen manual yang bertumpuk dan membutuhkan tempat. Aplikasi SRIKANDI hadir untuk mengatasi masalah tersebut. Aplikasi ini mempunyai fitur-fitur utama yang user friendly dan mendukung kebutuhan manajemen surat menyurat dan pengarsipan instansi pemerintahan.  Mulai dari pembuatan,  penandatangan , pengiriman, dan penyimpanan naskah dilakukan dan dikelola secara digital, Tegasnya. Isna Marna sebagai narasumber dalam Bimtek tersebut menyampaikan bahwa aplikasi ini mempunyai fitur-fitur utama yang user friendly dan mendukung kebutuhan manajemen surat menyurat dan pengarsipan instansi pemerintahan.  Mulai dari pembuatan,  penandatangan , pengiriman, dan penyimpanan naskah dilakukan dan dikelola secara digital.

Plh. Sekretaris Dinas Pendidikan Hadiri Sosialisasi Bimtek Aplikasi Srikandi di SMAN 2 Payakumbuh Read More »

SRIKANDI, Menuju Paperless Office System

Oleh: Nurhemida Sumbarinfo.com,- SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) merupakan aplikasi pengelolaan arsip dinamis berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Instrumen ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Penggunaan SRIKANDI di kantor – kantor pemerintahan akan dapat memberikan manfaat, seperti penghematan belanja TIK, penghematan ATK dan ekspedisi, proses kerja lebih cepat, dan pemanfaatan arsip yang lebih siap dan transparan. SRIKANDI diharap akan bisa menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, dengan sumber informasi yang lebih masif.  Juga, ketersediaan arsip akan lebih terjamin. Melalui SRIKANDI, proses pembuatan hingga keluarnya arsip akan lebih mudah. Pertama, pembuatan naskah dapat dilakukan pegawai konseptor untuk selanjutnya dikirim kepada pejabat berwenang.  Proses pengiriman dan penerimaan naskah arsip secara elektronik tidak hanya dapat dilakukan interen pada suatu kantor, tetapi juga dapat antar instansi. Selanjutnya, setelah naskah selesai dikonsep dan dikirimkan, pejabat berwenang, melalui akun mereka, dapat menerima draft naskah untuk direview dan diverifikasi, ataupun langsung ditandatangani secara elektronik. Terakhir, setelah proses masuk dan keluarnya naskah, dilanjutkan dengan proses klasifikasi yang sesuai dengan ketentuan berlaku. Juga, untuk arsip yang sudah tidak dipakai kembali, proses pemusnahan dapat dilakukan lebih mudah dan ramah lingkungan. Sosialisasi aplikasi ini telah dilaksanakan seperti melalui Direktorat Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Di daerah – daerah dilakukan kegiatan sosialisasi melalui beberapa orang perwakilan masing – masing kantor, untuk menjadi inisiator penggunaan SRIKANDI. Walakin, sepertinya aplikasi ini belum begitu dapat digunakan secara masif, efisien dan efektif di kantor – kantor pemerintahan, seperti di provinsi Sumatera Barat. Beberapa kendala dilaporkan oleh beberapa pegawai administrasi dan pengelola kearsipan, yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi. Mereka bercerita bahwa belum semua unsur pimpinan merasa nyaman untuk menggunakan aplikasi ini. Ketidaknyamanan ini dapat dimaklumi karena adanya keterbatasan sarana prasarana. Ketika unsur pimpinan diminta untuk membaca dan melakukan verifikasi terhadap naskah yang telah dikirimkan, beliau – beliau kadang merasa tidak nyaman untuk melakukan hal tersebut melalui handphone, terutama ketika mereka sedang tidak berada di kantor atau melakukan dinas luar. “Seharusnya dengan penggunaan aplikasi ini, pekerjaan bisa lebih efisien dan efektif karena pimpinan bisa melakukan verifikasi, persetujuan/penolakan dan penandatanganan naskah setiap waktu, dimana saja. Tidak akan ada lagi kejadian – kejadian surat yang terlambat. Kadang, ada surat – surat yang harus ditandatangani sesegera mungkin, namun terkendala dengan keberadaan pimpinan yang sedang dinas luar” ujar seorang pegawai sebuah instansi. Selain untuk birokrasi yang lebih efisien dan efektif, SRIKANDI sejatinya dapat memberikan manfaat yang lebih luas, terutama terkait isu penyelamatan lingkungan. Seperti telah kita maklumi, kertas asli yang terbuat dari pohon masih dianggap penting dan banyak digunakan oleh banyak bisnis dan sistem pemerintahan secara global. Namun, tentu hal ini perlu segera ditinjau ulang karena proses produksi kertas yang menimbulkan dampak lingkungan. Arif (2020) melaporkan bahwa sebuah kantor pemerintahan dapat menghabiskan sekitar 500 rim kertas setahun. Dan, setiap 15 rim kertas ukuran A4 akan menyebabkan ditebangnya 1 pohon (P-WEC, –). Maka, dapat dimaklumi jika hal ini bisa juga menjadi salah satu penyumbang kerusakan hutan di Indonesia, yang dilaporkan parah, berada sebagai nomor 2 terburuk di dunia (Antaranews, 2015). Barnard (2019) mengkategorikan perkantoran di Indonesia sebagai kantor manual dan transisi, tetapi belum digital. Sebagai kantor manual, pegawai masih menggunakan perangkat manual seperti mesin ketik dan mesin stensil. Hampir seluruh produk dokumen yang dihasilkan adalah berupa lembaran kertas, dan selanjutnya disebut sebagai arsip, disimpan dalam lemari arsip. Sebaliknya, untuk kantor digital, perangkat penunjang kantor telah menggunakan sepenuhnya perangkat teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer, scanner, printer 3D, dan mesin fotocopy.  Hampir seluruh produk berupa dokumen yang dihasilkan direkam dalam bentuk data digital, disimpan dalam media simpan seperti hard disk, compact disk, flash disk, atau juga cloud. Penyimpanan arsipnya tidak memerlukan tempat yang besar karena hanya sedikit dokumen yang berbentuk lembaran kertas. Sebagian besar tersimpan dalam bentuk soft copy, data digital. Kantor seperti ini lah yang dikelompokkan sebagai paperless office. Sebagian besar kantor di Indonesia sekarang dapat dikategorikan sebagai kantor transisi. Artinya, dari produknya, dikategorikan sebagai kantor manual karena dokumen yang dihasilkan sebagian besar masih dalam  bentuk  cetakan  pada  lembaran  kertas. Namun, untuk perangkat kantornya telah menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang modern, seperti perangkat komputer stand-alone maupun yang telah terhubung dengan jaringan intranet (LAN) maupun internet (WAN). Juga, perangkat komputer ini telah disertai dengan perangkat printer. Maka, posisi perkantoran di Indonesia berada pada posisi transisi, belum kantor digital yang sepenuhnya menganut prinsip paperless office system. Barnard (2019) melaporkan kebijakan paperless untuk pelaporan pajak di Direktorat Jenderal Pajak pada 2018. Dengan kebijakan efiling, 32.852,4 rim kertas telah dapat dihemat. Selain itu, tidak perlu pula tempat dan ruang penyimpanan arsip karena data wajib pajak sudah tersedia di dalam komputer. Kantor – kantor pemerintahan seyogyanya dapat menjadi agen perubahan seperti yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dan, hal ini sangat mungkin dapat dilakukan dengan penggunaan aplikasi SRIKANDI. Untuk tahap awal, kendala tidak nyamannya pemegan wewenang untuk membaca dan memverifikasi melalui handphone mungkin dapat diatasi dengan pengadaan tablet untuk unsur pimpinan, biaya pengadaan dapat dialihkan dari dana pengadaan ATK. Jikapun, misalnya, kantor – kantor masih memerlukan mencetak produk dokumen akhir berupa lembaran kertas, setidaknya melalui SRIKANDI proses dari pembuatan draft awal, verifikasi sampai disepakatinya draft akhir bisa dilakukan secara paperless. Dengan demikian, semoga, sesuai namanya, SRIKANDI akan menjadi simbol pekerjaan kearsipan yang penuh ketelitian dan kelembutan, tanpa perlu menebang pohon – pohon di hutan manapun. Semoga … (Padang, 20 Maret 2024). Referensi Arif, Zauhar (2020). Kertas. https://dlh.banjarmasinkota.go.id/2020/01/kertas.html Barnad, Barnad (2019).  Paperless Office sebuah Kebutuhan Kantor Masa Depan di Indonesia. DOI:10.24123/jbt.v3i01.1986 http://www.antaranews.com/berita/495645/kerusakan-hutan-indonesia-nomor-dua-di-dunia Petungsewu Wildlife Education Center (PWE-C). Hemat Kertas itu Berarti Hemat Biaya dan Peduli Hutan. https://www.p-wec.org/id/go-green/hemat-kertas-itu-berarti-hemat-biaya-dan-peduli-hutan

SRIKANDI, Menuju Paperless Office System Read More »

Scroll to Top